Konflik Kemanusiaan Myanmar

September 07, 2017

Krisis Kemanusiaan Myanmar Harus Dihentikan!

 

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama bereaksi keras atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, negara bagian di Myanmar. Pemicunya lantaran aksi serangan kelompok milisi Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) pada 25/8 yang lalu, kemudian dibalas dengan pengerahan kekuatan militer penuh oleh tentara Myanmar dan mengarah pada pembantaian masyarakat sipil terutama komunitas muslim Rohingya.
Kita tentu menghargai persoalan dalam negeri Myanmar, tetapi kita tidak bisa membiarkan aksi semacam ini terus dilakukan tentara Myanmar, seolah menunjukkan upaya pembunuhan secara sistematis, pembersihan etnis dan genosida. Walau bagaimana pun atas nama kemanusiaan komunitas muslim Rohingya memiliki hak untuk hidup di Myanmar dan sepenuhnya mendapat kesempatan hidup yang layak sebagai warga negara.
Gelombang pengungsi Rohingya yang tersebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, sampai hari ini semestinya direspon serius oleh pemerintah Myanmar dengan pendekatan kemanusiaan yang dialogis untuk menemukan akar persoalan konflik disana. Jangan sampai gelombang jutaan pengungsi itu menimbulkan persoalan baru dinegara yang dituju. Jangan sampai ulah beberapa kelompok milisi, dijadikan pembenaran oleh pemerintah Myanmar untuk membersihkan seluruh komunitas muslim Rohingya dari tanah kelahiran mereka. Kita tahu, Rohingya sudah tinggal berabad-abad disana.
Untuk itu Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama mendesak pemerintah Myanmar menghentikan penggunaan kekuatan militer dan mengupayakan dialog untuk memutus akar konflik di Rakhine serta mendorong pelaksanaan demokratisasi seutuhnya dengan mengakui kewarganegaraan dan hak hak politik warga Rohingya. Disamping itu IPNU berharap sikap terbuka dan menerima dari pemerintah Myanmar kepada setiap reaksi masyarakat internasional dan mempersilahkan akses bantuan kemanusiaan untuk setiap warga yg terdampak konflik baik Rohingya maupun etnis lain. Terakhir, IPNU meminta Pemerintah RI melakukan langkah antisipatif agar jangan sampai isu konflik agama di Myanmar menjadi bahan propaganda kelompok ekstrim kanan khususnya di Indonesia yang memantik kampanye radikal mengatasnamakan agama.

Share this :

Previous
Next Post »
0 Komentar